Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

DATA SENSUS

Beranda » Politik dan Keamanan » Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Variabel

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Variabel 2018-2020

« back

Data series subyek Politik dan Keamanan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis.

Variabel IDI	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Variabel
Variabel IDI	2018	2019	2020
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	96.88	95.31	100.00
Kebebasan Berpendapat	77.77	52.09	41.65
Kebebasan Berkeyakinan	89.86	84.86	100.00
Kebebasan dari Diskriminasi	93.05	100.00	91.75
Hak Memilih dan Dipilih	76.67	78.76	78.76
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	24.25	77.72	51.19
Pemilu yang Bebas dan Adil	98.73	97.09	97.09
Peran DPRD	52.77	49.73	76.14
Peran Partai Politik	100.00	100.00	22.86
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	56.58	54.46	50.57
Peran Peradilan yang Independen	100.00	100.00	100.00
IDI Kalteng	71.27	81.16	74.91

Catatan: Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
Source Url: https://kalteng.bps.go.id/indicator/34/893/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-provinsi-kalimantan-tengah-menurut-variabel.html
Access Time: September 29, 2023, 4:28 am

Variabel IDI	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Variabel
Variabel IDI	2018	2019	2020
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	96,88	95,31	100,00
Kebebasan Berpendapat	77,77	52,09	41,65
Kebebasan Berkeyakinan	89,86	84,86	100,00
Kebebasan dari Diskriminasi	93,05	100,00	91,75
Hak Memilih dan Dipilih	76,67	78,76	78,76
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	24,25	77,72	51,19
Pemilu yang Bebas dan Adil	98,73	97,09	97,09
Peran DPRD	52,77	49,73	76,14
Peran Partai Politik	100,00	100,00	22,86
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	56,58	54,46	50,57
Peran Peradilan yang Independen	100,00	100,00	100,00
IDI Kalteng	71,27	81,16	74,91

Catatan: Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah