Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 70.83 | 100.00 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 100.00 | 50.00 | 100.00 |
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya | 95.65 | 100.00 | 91.30 |
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 50.00 | 0.00 | 87.50 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 65.00 | 60.00 | 100.00 |
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 87.50 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 50.00 | 66.67 | 100.00 |
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | 72.50 | 72.50 | 72.50 |
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) | 69.53 | 69.53 | 69.53 |
Persentase anggota perempuan DPRD provinsi | 88.89 | 96.30 | 96.30 |
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 26.09 | 39.13 | 5.43 |
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 92.25 | 87.34 | 65.14 |
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 87.14 | 61.41 | 78.54 |
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 0.00 | 66.67 | 0.00 |
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 7.14 | 3.57 | 0.00 |
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 63.16 | 60.53 | 84.21 |
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 75.00 | 100.00 | 50.00 |
Keputusan hakim yang kontroversial | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
IDI Kalteng | 73.46 | 74.77 | 76.12 |