Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 0.00 | 50.00 | 65.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 33.33 | 90.00 | 66.67 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 0.00 | 40.00 | 100.00 |
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 0.00 | 15.00 | 37.50 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 62.50 | 87.50 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 33.33 | 100.00 | 100.00 |
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 96.15 | 96.15 | 99.36 |
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | 30.00 | 69.35 | 72.50 |
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) | 69.35 | 51.85 | 69.53 |
Persentase anggota perempuan DPRD provinsi | 59.26 | 0.00 | 96.30 |
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 0.00 | 100.00 | 29.13 |
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 100.00 | 100.00 | 80.37 |
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu | 100.00 | 96.20 | 100.00 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 96.20 | 31.66 | 97.47 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 48.53 | 62.51 | 48.55 |
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 13.33 | 15.38 | 10.00 |
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 0.00 | 3.57 | 3.57 |
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | 100.00 | 42.86 | 85.71 |
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 99.56 | 99.56 | 100.00 |
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 92.42 | 92.42 | 100.00 |
Keputusan hakim yang kontroversial | 100.00 | 90.00 | 75.00 |
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
IDI Kalteng | 65.78 | 64.15 | 79.00 |