Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 65.00 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 100.00 | 90.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 100.00 | 75.00 | 87.50 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 90.00 | 50.00 | 75.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 66.67 |
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) | 69.35 | 69.35 | 69.35 |
Persentase anggota perempuan DPRD provinsi | 59.26 | 59.26 | 59.26 |
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 100.00 | 68.26 | 52.17 |
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 37.80 | 51.74 | 62.57 |
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 41.10 | 54.30 | 72.57 |
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 7.14 | 3.57 | 53.57 |
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | 67.14 | 0.00 | 100.00 |
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | 90.15 | 91.99 | 95.89 |
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 92.42 | 92.42 | 92.42 |
Keputusan hakim yang kontroversial | 100.00 | 75.00 | 100.00 |
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100.00 | 100.00 | 90.00 |
IDI Kalteng | 77.63 | 71.10 | 76.28 |