Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Politik dan Keamanan » Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Indikator

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Konsumen

Industri Besar dan Sedang

Industri Mikro dan Kecil

Input Output

ITB-ITK

Jasa Transportasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan Luar Negeri

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Indikator 2018-2020


« back

Data series subyek Politik dan Keamanan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis.


Data Series :
  • 2018-2020
  • 2015-2017
  • 2012-2014
  • 2009-2011
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Indikator
201820192020
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat100.00100.00100.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat75.0062.50100.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat83.3350.0050.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat50.0062.500.00
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya95.6582.61100.00
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya 37.5075.00100.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama100.00100.00100.00
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya100.00100.00100.00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya75.00100.00100.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya100.00100.0075.00
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat 99.3698.0898.08
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih60.0097.3397.33
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)72.5064.8464.84
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)69.5378.9978.99
Persentase anggota perempuan DPRD provinsi81.48100.00100.00
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan6.5255.4360.87
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan41.97100.0041.51
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu100.0095.4595.45
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara97.4798.7398.73
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara77.0772.4598.75
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan0.000.0066.66
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif 10.7110.713.57
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu100.00100.0014.29
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi100.00100.00100.00
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN84.2189.4771.05
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah33.3325.0033.33
Keputusan hakim yang kontroversial100.00100.00100.00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi100.00100.00100.00
IDI Kalteng71.2781.1674.91

Catatan: Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah

Source Url: https://kalteng.bps.go.id/indicator/34/895/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-provinsi-kalimantan-tengah-menurut-indikator.html

Access Time: September 29, 2023, 3:58 am

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah menurut Indikator
201820192020
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat100,00100,00100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat75,0062,50100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat83,3350,0050,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat50,0062,500,00
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya95,6582,61100,00
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya 37,5075,00100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama100,00100,00100,00
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya100,00100,00100,00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya75,00100,00100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya100,00100,0075,00
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat 99,3698,0898,08
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih60,0097,3397,33
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)72,5064,8464,84
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)69,5378,9978,99
Persentase anggota perempuan DPRD provinsi81,48100,00100,00
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan6,5255,4360,87
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan41,97100,0041,51
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu100,0095,4595,45
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara97,4798,7398,73
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara77,0772,4598,75
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan0,000,0066,66
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif 10,7110,713,57
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu100,00100,0014,29
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi100,00100,00100,00
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN84,2189,4771,05
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah33,3325,0033,33
Keputusan hakim yang kontroversial100,00100,00100,00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi100,00100,00100,00
IDI Kalteng71,2781,1674,91

Catatan: Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah


Data Series :
  • 2018-2020
  • 2015-2017
  • 2012-2014
  • 2009-2011

SiCantik BPS Kalteng
#DataCerdaskanBangsa

SiCantik (Contact Center Pelayanan Statistik)
Jika #SahabatData memiliki pertanyaan seputar data BPS, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, operator kami siap membantu. Layanan kami buka setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 08.30-15.30 WITA.
03:58
×
Butuh Bantuan?
Telah hadir Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023, unduh di sini.  Laporkan! Jika terjadi hal-hal yang kurang berkenan atau petugas meminta imbalan/tip. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (BPS-Statistics of Kalimantan Tengah Province)

Jl. Kapt. Piere Tendean No 6 Palangka Raya 73112 Indonesia, WhatsApp 0811 521 6200, Telp (0536) 322 8105, Faks (0536) 322 1380,

E-mail : kalteng@bps.go.id | https://linktr.ee/bpskalteng | e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Konsumen

Industri Besar dan Sedang

Industri Mikro dan Kecil

Input Output

ITB-ITK

Jasa Transportasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan Luar Negeri

Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan