Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 75.00 | 62.50 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 83.33 | 50.00 | 50.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 50.00 | 62.50 | 0.00 |
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya | 95.65 | 82.61 | 100.00 |
Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 37.50 | 75.00 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 75.00 | 100.00 | 100.00 |
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 75.00 |
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 99.36 | 98.08 | 98.08 |
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 60.00 | 97.33 | 97.33 |
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | 72.50 | 64.84 | 64.84 |
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) | 69.53 | 78.99 | 78.99 |
Persentase anggota perempuan DPRD provinsi | 81.48 | 100.00 | 100.00 |
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 6.52 | 55.43 | 60.87 |
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 41.97 | 100.00 | 41.51 |
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu | 100.00 | 95.45 | 95.45 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 97.47 | 98.73 | 98.73 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 77.07 | 72.45 | 98.75 |
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 0.00 | 0.00 | 66.66 |
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 10.71 | 10.71 | 3.57 |
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | 100.00 | 100.00 | 14.29 |
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 84.21 | 89.47 | 71.05 |
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 33.33 | 25.00 | 33.33 |
Keputusan hakim yang kontroversial | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
IDI Kalteng | 71.27 | 81.16 | 74.91 |